RASIONALITAS DAN MODERNISASI EKONOMI POLITIK DI DESA KARANGTENGAH

HIDAYAT A 03 Oktober 2018 21:38:20 WIB

Desa Karangtengah Imogiri Bantul. Artikel Ekonomi dan Disruptif. Pengalaman di masa lampau mengenai dampak dari pelaksanaan modernisasi pedesaan ekonomi-politik yang merupakan sistem di era orde baru terhadap sumber daya alam, yang telah menempatkan komunitas petani, dalam posisi yang kurang beruntung, terutama yang termasuk dalam kelompok miskin masyarakat sipil, karena mereka diprioritaskan lebih pada pelestarian investasi asing yang pada akhirnya menyebabkan isu mempertahankan status quo rezim orde baru dan kepentingan politik mereka, perlunya pemahaman tentang ilustrasi dari strategi pembaharuan pedesaan yang tentunya merujuk pada Desa Karangtengah sesuai dengan potensi yang ada.

Rasionalitas dan modernisasi ekonomi politik menjadi salah satu point penting komitmen ekonomi politik para pemimpin dimanapun, dalam pertemuan puncak Word Food Summit: five years Later (WFS: fly) di Roma Italia, pada tanggal 10 sampai 13 Juni 2002 (Sahdan, 2003: 37). Sekitar 183 negara dari berbagai penjuru dunia, yang tergabung dalam Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO), bertekat memerangi kelaparan dan kemiskinan dengan jalan rasionalitas dan modernisasi ekonomi politik bagi civil society di pedesaan (Sahdan, 2003: 37). FAO juga memusatkan perhatian pada civil society di pedesaan, karena hamper 70 % dari total penduduk dunia yang mengalami kemiskinan berada di Negara berkembang dan terbelakang.

Data ditunjukkan oleh data Human Falah: Volume 1. No. 1 Januari - Juni 2014
30 sebagai petani dan sekitar 817 juta jiwa diantaranya menderita rawan pangan, kekurangan gizi, dan bahkan tidak memiliki daya tahan untuk hidup. Di Indonesia, yang termasuk salah satu Negara tempat modernisasi ekonomi politik yang luar biasa dijalankan di bawah pemerintahan orde baru, menampilkan bekerjanya sistem dan modal yang mencengkeram masyarakat. tampaknya modernisasi ekonomi politik yang dijalankan selama masa orde baru hanya menghasilkan peningkatan kemiskinan di aras civil society daerah pedesaaan. Meluasnya kondisi kekurangan gizi dikalangan anak-anak dan balita dan menghasilkan rawan pangan di pedesaan. Sistem dan cara tradisional yang dipaksa di gantikan dengan sistem dan cara modern diera orde baru melalui kebijakan Revolusi Hijau tidak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, serta tidak dapat menunjukkan perubahan kesejahteraan bagi civil society di aras pedesaan. Bahwa permasalahan yang terjadi saat ini adalah bagimana proses rasioanalitas dan modernisasi ekonomi politik selama ini yang telah menciptakan ketergantungan desa kepada kota; Kedua, bagaimana proses modernisasi ekonomi politik itu dilakukan sehingga menempatkan desa sebagai kawasan yang miskin, terbelakang, dan marjinal dibanding dengan perkotaan; ketiga, mengapa ekspansi kekuasaan (political power) dan modal (kekayaan) merenggut seluruh hajat hidup civil society di pedesaan. Maka perlu kita pahami yaitu pertama, mengetahui bagaimana proses rasionalitas dan modernisasi ekonomi politik civil society di aras pedesaan yang terjadi selama ini; kedua, mengetahui mengapa modernisasi ekonomi politik di Indonesia menciptakan ketergantungan desa terhadap kota; ketiga, mengetahui bagaimana rasionalitas dan modernisasi ekonomi politik pedesaan yang selaras dengan keutuhan civil society (masyarakat) desa itu sendiri.

Dengan proses rasionalitas dan modernisasi ekonomi bisa kita memformulasikan agenda pembaharuan desa. Mengembalikan otonomi desa seutuhnya, terutama hak-hak ekonomi dan politik rakyat yang selama ini dirampas oleh Negara mapun dalih lain yang dibelakangnya dibebani oleh kepentingan kapitalisme. Oleh karena itu agendanya adalah memformulasikan kembali ruang-ruang ekonomi yang selama ini digunakan secara keliru untuk kepentingan kekuasaan. Agenda pertama adalah mengembalikan sumber-sumber daya, termasuk tanah yang selama ini telah dieksploitasi untuk kepentingan Negara. Kedua mengembalikan hak-hak ekonomi politik rakyat; ruang-ruang publik yang ada di desa difungsikan kembali dan diisi dengan daya kreasi, inovasi, kebebasan berekspresi dan sebagainya yang khas rakyat pedesaan. Reformulasi srategi ini sangat penting demi menata kembali desa yang selama ini telah menjadi korban berbagi kepentingan kekuasaan yang terkadang adalah dalih dari kepentingan kapitalisme. Mulai dari sekarang bahwa Desa bisa mandiri dengan mengolah segala potensi yang ada di Desa Karangtengah yang nantinya memberi nilai martabat bagi Bangsa Indonesia ini.

 

Muslim Fidia Atmaja

Mangkupraba Institute

Komentar atas RASIONALITAS DAN MODERNISASI EKONOMI POLITIK DI DESA KARANGTENGAH

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
Isikan kode Captcha di atas
 

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung
Kebijakan Privasi

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License